No Image
JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak melebihi batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari angka 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Keputusan ini diambil menyusul arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Istana Negara, Kamis (19/3). Alih-alih menaikkan batas defisit, pemerintah akan berfokus pada dua jurus utama: efisiensi belanja operasional dan peningkatan penerimaan negara.
Tekad Kuat Jaga Kesehatan Fiskal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjadi yang pertama menyampaikan kepastian ini. “Arahan Bapak Presiden yang pertama tentu terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen,” ujar Airlangga usai pertemuan. Pernyataan ini sontak disambut dengan keyakinan penuh oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. “Aman tuh, saya enggak akan nembus (defisit APBN) 3 persen dari PDB ya, defisit. Saya mah jago,” ungkap Purbaya dengan percaya diri. Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk melebarkan defisit, karena perhitungan internal menunjukkan kondisi fiskal masih terkendali dan aman.
Efisiensi Belanja Jadi Kunci
Presiden Prabowo Subianto sendiri menggarisbawahi pentingnya efisiensi anggaran sebagai langkah krusial dalam menyelamatkan uang rakyat. Menurutnya, pemangkasan belanja negara yang tidak efisien bukan hanya soal penghematan, melainkan juga upaya pencegahan korupsi. Pada tahap awal, pemerintah berhasil menghemat hingga Rp308 triliun dari pos belanja pusat yang dianggap “akal-akalan.” Prabowo membandingkan rasio efisiensi investasi Indonesia, yang diukur dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), dengan negara-negara tetangga. Tingginya ICOR Indonesia, yang mencapai 6,5 jauh di atas Thailand (4), Malaysia (4), dan Vietnam (3,6), mengindikasikan kebutuhan modal yang lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama. Dengan APBN yang mencapai sekitar Rp3.700 triliun, Prabowo melihat potensi inefisiensi mencapai 30 persen, atau setara dengan US$75 miliar. Pemangkasan dilakukan pada berbagai pos yang dianggap tidak esensial, seperti biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor. Kebiasaan pengadaan barang rutin seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta banyaknya kegiatan kajian yang dianggap tidak menyentuh akar persoalan, juga menjadi sorotan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga mendorong efektivitas penggunaan anggaran negara untuk program-program yang lebih berdampak. Kinerja APBN yang terjaga di bawah 3 persen defisit akan memberikan sinyal positif bagi investor dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
📰 Source: CNN Indonesia Ekonomi